Harga BBM naik lagi, so bagaimana orang lingkungan menyikapinya?

Beberapa hari terakhir ini, polemik terkait  kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mengemukan di ruang publik. Banyak gejolak perlawanan menolak kenaikan harga BBM yang terjadi di beberapa tempat. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga transportasi massal masyarakat , dan secara otomatis memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. 13320589212085564012_300x250Pemungutan suara fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna DPR pada Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 mengenai kenaikan harga BBM, dimana premium naik menjadi Rp6.500,00 dan solar menjadi Rp5.500,00.

Apa alasan kenaikan harga BBM saat ini?

Berbagai argumen pun dikeluarkan untuk memperkuat pendapat, baik yang pro maupun kontra atas kenaikan harga BBM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa harga bbm atau bahan bakar minyak perlu dinaikkan:

  1. Minyak mentah dunia membubung
    Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu menaikkan harga BBM.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel.
  2. Subsidi salah sasaran
    Dengan harga BBM murah, justru yang mendapatkan subsidi besar adalah orang yang menggunakan mobil. Bukan penduduk yang selayaknya mendapatkan subsidi, seperti tukang ojek dan sopir Bajaj.
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. “Jadi, ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu,” ujar Hatta.
  3. Lebih baik untuk infrastruktur
    Bank Dunia mengungkapkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
    Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, menjelaskan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain. “Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna,” kata Franz.

Sementara itu, bagi kubu yang menolak kenaikan harga BBM memiliki alasan:

  1. APBN tak bakal jebol
     “Subsidi BBM dari tahun ke tahun memang turun. Jadi, asumsi pemberian subsidi BBM akan membuat jebol APBN itu tak masuk akal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto,  Rabu 29 Februari 2012.Sekadar informasi, pada APBN 2005, subsidi BBM mencapai Rp95,6 triliun. Sementara itu, pada APBN 2012 membengkak menjadi Rp123,6 triliun. Bahkan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun.
  2. Subsidi sudah tepat sasaran
    Anggapan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, menurut PDIP juga tidak benar. “Subsidi BBM sudah benar. Jadi, jangan pakai alasan salah sasaran untuk mengurangi subsidi,” tegas Bambang. Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, sebagian besar subsidi premium dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Catatan PDIP, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen.“Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, maka berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium sebanyak 64 persen dikonsumsi oleh kelas menengah dan bawah, dan itu bukan kelompok kaya,” kata Daryatmo.
  3. Pindah kantong
    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. “Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi,” kata Anis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta (Dunia Baca dot Com kutip dari laman kompas, 2013)

Apa Kompensasi pengurangan subsidi BBM? sudah tepatkah?

Sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, pemerintah membuat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM sebagai bentuk pengaman sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan BBM. Pemerintah berencana memberikan BLSM sebesar 150.000 rupiah per bulan selama 5 bulan. Idealnya, 30 juta jiwa yang tergolong penduduk miskin seperti yang dijelaskan sebelumnya mendapatkan dana kompensasi tersebut.  Di luar efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya, sejatinya BLSM hanya akan mengatasi persoalan dalam jangka pendek karena sifatnya yang sementara dan bentuk secara tunai. Efek multipel dan berkenajutan atas kenaikan harga BBM dampaknya akan jangka panjang dalam menambah beban kehidupan masyarakat ekonomi lemah.

Saya pribadi setuju masyarakat perlu dibantu, tetapi tentu tidak dengan memberikan dana secara tunai yang sangat tidak mendidik. Kenapa? Dengan digelontorkan begitu saja, masyarakat miskin tetap menjadi peminta, tidak ada nilai edukasi yang diberikan dan mendorong masyarakat miskin tetap miskin. dengan diadakannya BLSM maka banyak masyarakat yang akan menjadi malas bekerja karena adanya BLSM tersebut. selai itu BLSM sangat rawan dipolitisasi dan rawan digunakan untuk kepentingan tertentu. Seharusnya pemerintah memikirkan pengentasan kemiskinan dengan cara pendirian berbagai UKM mandiri, penciptaan lapangan pekerjaan, yang justru lebih penting dibanding memberikan dana tunai seperti itu.

Perbandingan Harga BBM di beberapa negara

Seperti dikutip dari Business Insider, berikut ini adalah 10 negara yang menerapkan harga BBM termahal di dunia pada tahun 2012 menurut Airinc, sebuah perusahaan yang memantau harga minyak di seluruh dunia:

10 Negara dengan Harga BBM Termahal di Dunia

1. Eritrea (Rp. 23.000 per liter)
2. Norwegia (Rp. 22.200 per liter)
3. Italias (Rp. 20.260 per liter)
4. Denmark (Rp. 20.190 per liter)
5. Monaco (Rp. 20.142 per liter)
6. Inggris (Rp. 19.333 per liter)
7. Prancis (Rp. 19.190 per liter)
8. Hong Kong (Rp. 18.690 per liter)
9. Jerman (Rp. 18.476 per liter)
10. Jepang (Rp. 15.690 per liter)

Seperti yang diketahui, Komite Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang juga menentang rencana pemerintah menaikan harga BBM mengeluarkan data tentang 10 negara yang memiliki harga BBM termurah di dunia untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia sebenarnya bisa tidak menaikkan harga BBM dan berikut adalah 10 negara yang memiliki harga BBM termurah menurut KASBI:

10 Negara dengan Harga BBM Termurah di Dunia

10. Uni Emirat Arab ($ 0,37 atau Rp.4.300 per liter)
9. Bahrain ($ 0,27 atau Rp.3.159 per liter)
8. Qatar ($ 0,22 atau Rp.2.575 per liter)
7. Kuwait ($ 0,21 atau Rp.2.457 per liter)
6. Libya ($ 0,14 atau Rp.1.636 per liter)
5. Arab Saudi ($ 0,12 atau Rp.1.404 per liter)
4. Iran ($ 0,11 atau Rp.1.287 per liter)
3. Nigeria ($ 0,10 atau Rp.1.170 per liter)
2. Turkmenistan ($ 0,08 atau Rp.936 per liter)
1. Venezuela ($ 0,05 atau Rp.585 per liter)

Harga bensin dianggap terlalu mahal. Sebenarnya, kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia. Naiknya harga BBM dunia memicu kenaikan harga di sejumlah negara. Bedanya negara-negara tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti persiapan sarana dan prasaran transportasi yang memadai sehingga pengguna kendaraan bermotor bisa beralih menjadi pengguna transportasi umum.

Begitu tingginya harga bensin di Denmark, rakyat di sana lebih memilih transportasi dengan sepeda. Jarang yang mempunyai “cita-cita” ingin punya mobil. Positifnya, tubuh lebih sehat karena bersepeda dan tingkat polusi di Denmark terbilang cukup rendah.

Bagaimana pendapat para pakar energi?

 Tatang Hernas Soerawidjaja, dosen Program Studi Teknik Kimia ITB yang juga merupakan anggota Dewan Riset Nasional (Komisi Energi) dan Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), mendukung pula keputusan kenaikan harga BBM yang diputuskan pada rapat paripurna DPR. Menurutnya, pada praktiknya tujuan hakiki dari pemberian subsidi BBM di Indonesia tidak tercapai dan telah salah kaprah, serta merupakan penghamburan sia-sia anggaran negara.

“Subsidi BBM telah menjadi pengeluaran tunggal terbesar sejak 2007, jauh lebih besar dari pengeluaran untuk subsidi-subsidi lain dan belanja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Pekerjaan Umum,” papar Tatang. Menurutnya, adanya subsidi BBM menyebabkan harga BBM yang dikonsumsi masyarakat di dalam negeri relatif lebih murah daripada harga pasar normal. Perbedaan harga solar dan premium yang besar antara di dalam negeri dan di negara-negara tetangga sangat berpotensi memicu terjadinya penyelewengan berupa penyelundupan solar dan premium yang ada di dalam negeri untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi ke luar negeri.

Tatang berpendapat bahwa demonstrasi demi demonstrasi yang menentang kenaikan harga BBM sesungguhnya tidak merepresentasikan pembelaan terhadap rakyat kecil, malahan menghantar rakyat pada keterpurukan secara perlahan. Minyak bumi dan bahan bakar fosil sebagai konsumsi pokok masyarakat kian langka dan mahal, dan masyarakat pun seharusnya siap akan pergeseran pemanfaatan sumber energi primer dari bahan bakar fosil ke sumber-sumber terbarukan. “Pemberian subsidi BBM sebaiknya disertai pula dengan perhatian dan insentif layak kepada pengembangan industri bahan bakar alternatif, misalnya bahan bakar nabati (BBN) serta energi terbarukan lain,” jelas Tatang, yang juga merupakan Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) dan anggota Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).

Hanya Peroleh 13,92% Manfaat Subsidi BBM

Aditya Prasetyo, Ketua Divisi Kajian Energi Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan ITB sependapat pula dengan Tatang, dan mengutarakan bahwa kebijakan subsidi BBM kini sudah tidak relevan dan cacat. “Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 40% masyarakat menengah ke bawah hanya memperoleh manfaat sebesar 13,92% saja dari subsidi BBM. Sedangkan penikmat subsidi BBM adalah 20% orang mampu dan berada di Indonesia dengan bagian sebesar 48,44%,” Aditya berpendapat, subsidi BBM hanya akan mendorong perilaku konsumtif di masyarakat dan menyebabkan masyarakat mengkonsumsi BBM dengan boros dan ceroboh. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan proses konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Di samping itu, Aditya juga sependapat dengan pernyataan Tatang untuk mengembangkan industri bahan bakar alternatif dikarenakan minyak sebagai fuel energy bukanlah sumber energi terbarukan. “Dana subsidi BBM itu seharusnya dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, terutama dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta konversi gas,” Sayangnya, sumber-sumber energi potensial Indonesia seperti gas, geothermal, serta BBN yang tengah dikembangkan saat ini masih sulit bersaing akibat BBM yang “murah meriah”. “Bagaimana kita dapat melakukan diversifikasi energi jika pemerintah sendiri tidak menciptakan demand untuk EBT dan gas?” intrik Aditya.

Indonesia merupakan negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia, yaitu 29 GW atau sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatan panas bumi Indonesia saat ini hanya sebesar 1,341 MW, dikarenakan lebih banyaknya masyarakat yang menggunakan minyak sebagai sumber energi primer dengan harga yang begitu murah akibat subsidi.

Produksi minyak dalam negeri yang kian hari semakin menurun namun dibarengi dengan konsumsi minyak yang justru semakin meningkat menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak dengan harga yang terus meroket. Karenanya, Aditya berpendapat bahwa kebijakan subsidi BBM saat ini sebenarnya sudah tidak relevan.

“Subsidi BBM seharusnya dilakukan dalam jangka waktu yang tak terlalu lama, dan dihapuskan secara perlahan dengan terencana sembari mengalihkan dana subsidi BBM-nya pada pengembangan bahan bakar alternatif, seperti BBN,” tutup Tatang.

So dari beberapa kutipan di atas mari coba kita renungkan beberapa pertanyaan berikut:

  • Sudah tepatkah pemerintah menaikan BBM pada Saat ini?
  • sudah tepatkah pemerintah menetapkan harga BBM secara obyektif dan proporsional?
  • Sudah siapkah kondisi masyarakat dalam menghadapi kenaikan BBM?
  • apakah program kompensasi pengurangan subsidi BBM akan tepat sasaran?
  • Apakah kebijakan menaikan harga BBM berpedoman terhadap dampak terhadap ekologi atau hanya semata ekonomi?
  • Bagaimana Pemerintah bisa mengatasi persoalan krisis ekologi dan krisis ekonomi akibat dari krisis energi?
  • Apakah pemerintah sudah menggalakan teknologi penggunaan energi alternatif?

Jika anda seorang yang peduli akan nasib bangsa, anda pasti akan berfikir positif dan kritis terhadap kebijakan.

Demikian beberapa data dan opini dari berbagai sumber yang telah kami kumpulkan. Atas perhatiannya kami ucapan Terima kasih (Ubay)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s